VIVAnews - Presiden China, Hu Jintao, memperingatkan bahwa serangan udara Koalisi atas Libya bisa melanggar makna resolusi Dewan Keamanan PBB bila aksi itu sampai menyebabkan korban jiwa di pihak sipil. Hu juga menyatakan bahwa kekerasan tidak akan bisa menyelesaikan krisis di Libya.
Menurut stasiun berita Voice of America, pernyataan itu disampaikan Hu saat jumpa pers bersama tamunya dari Prancis, Nicolas Sarkozy, di Beijing, Rabu 30 Maret 2011. Sikap China itu bertolak belakang dengan pernyataan Prancis selama ini, yang mendukung aksi militer di Libya. Sarkozy bahkan sempat mengutarakan agar pasukan Koalisi Internasional juga diberi mandat untuk langsung menyerang rezim Muammar Khadafi.
Namun, seperti dikutip kantor berita Xinhua, Hu menyatakan bahwa aksi militer akan membawa bencana bagi kaum sipil, sehingga operasi yang dilaksanakan Koalisi sejak 19 Maret lalu bisa bertolakbelakang dengan tujuan dari resolusi Dewan Keamanan PBB 1973, yaitu melindungi rakyat sipil dari kekerasan. Selama ini Koalisi menggunakan resolusi itu sebagai dasar pelaksanaan operasi.
Maka, menurut Hu, China menolak penggunaan kekuatan militer dalam hubungan internasional. Pemerintah Libya mengklaim bahwa sudah ada ratusan warga sipil yang tewas akibat serangan militer Koalisi. Namun, klaim itu dibantah AS, yang menyatakan bahwa laporan itu belum diverifikasi dan rezim Khadafi bisa saja memanipulasi korban.
China dan Rusia sebenarnya keberatan atas sikap Dewan Keamanan PBB dalam memberi tanggapan atas krisis di Libya. Namun, kedua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu memilih abstain (tidak mendukung maupun menolak) saat Dewan mengesahkan resolusi 1973 pada 17 Maret lalu. Padahal, Rusia dan China bisa menggunakan hak veto, yang bisa menggugurkan rancangan resolusi. (umi)
0 komentar:
Posting Komentar